Market
-
Senjakala Anggaran Negara, Ekonom Sarankan Prabowo Coret Proyek IKN
Beratnya beban keuangan yang muncul saat Prabowo Subianto resmi menjabat presiden pada 20 Oktober 2024, memaksanya untuk berani menetapkan program…
Selengkapnya » -
Petinggi SKK Migas Dilanda Was-was, Sumur Blok Rokan Masuk Tahap Penentuan Keekonomian
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan, sumur migas non-konvensional (MNK) di Blok…
Selengkapnya » -
Endus Duit Haram Taspen Buat Beli Sukuk Rp1 Triliun, KPK Bidik Keterlibatan Petinggi Sinarmas Sekuritas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aliran duit korupsi PT Taspen (persero) senilai Rp1 triliun. Diduga dana haram itu digunakan…
Selengkapnya » -
Kejar Kemandirian Daging dan Susu, Mentan Amran Kembangkan Sektor Peternakan
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong berkembangnya sektor peternakan sapi, kambing dan domba guna kemandirian daging dan susu nasional.…
Selengkapnya » -
Prabowo Diwarisi Jokowi Utang Rp12.101 Triliun, Ekonom Khawatirkan Kena Stroke Ketiga
Ini betul-betul warisan tak mengenakkan dari rezim Jokowi kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang pada 20 Oktober ini, dilantik menjadi…
Selengkapnya » -
Nekat Jalankan Family Office untuk Tarik Investasi, Faisal: Indonesia Bisa Jadi Tempat Cuci Uang
Gagasan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan tentang family office untuk menarik investasi dari orang-orang tajir sedunia, dikhawatirkan…
Selengkapnya » -
Kangkangi Aturan dan tak Untungkan Negara, Status PSN BSD City Milik Sinarmas Mesti Dicabut
Direktur Ekonomi Digital dan ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mendorong agar pemberian Proyek Strategis Nasional…
Selengkapnya » -
Gemuk Dana, Bank Milik Dato Sri Tahir Siap Lunasi Obligasi Jatuh Tempo Rp1 Triliun
Di tengah ‘kemarau’ likuiditas sejumlah bank karena suku bunga tinggi, PT Bank Mayapada Internasional Tbk (Bank Mayapada/MAYA) justru berlimpah dana.…
Selengkapnya » -
AS Masukkan Enam Perusahaan Baru ke Daftar Hitam Perdagangan
AS kembali memasukan enam perusahaan baru ke dalam daftar hitam perdagangannya. Washington beralasan perusahaan-perusahaan tersebut telah membuat terganggunya keamanan nasional.…
Selengkapnya » -
KPK Mesti Gerak Cepat Periksa Bos Bapanas-Dirut Bulog, soal Dugaan Korupsi Impor Beras Rp2,7 T
Bau apak dalam pengadaan impor beras menyeruak. Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog ditengarai melakukan praktik bisnis yang tak sehat.…
Selengkapnya »
