Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sudah diterbitkan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun membentuk badan usaha bernama PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN), untuk mengelola konsesi tambang yang diberikan pemerintah tersebut.
Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan PT BUMN nantinya akan mengelola lahan seluas sekitar 25-26 hektare di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Jadi, yang sudah keluar sekarang itu adalah WIUPK, karena ini merupakan kebijakan yang khusus diberikan untuk ormas-ormas. Kami memang sudah mendapatkan koordinat wilayah itu ada sekitar 25 ribu hingga 26 ribu hektare di Kalimantan Timur,” ujar Gus Yahya, di Jakarta, dikutip Minggu (5/1/2025).
Saat ini, tutur dia, Koperasi NU selaku pemilik saham PT BUMN, sedang memenuhi sejumlah persyaratan akan memenuhi sejumlah persyaratan agar bisa memulai eksplorasi tambang batubara.
“Tentu kita harus menunggu hasil eksplorasinya nanti, karena belum. Sekarang izin untuk eksplorasi saja masih baru diproses,” tutur dia.
Diketahui, PBNU menjadi salah satu ormas keagaaman yang menerima tawaran konsesi pengelolaan tambang dari pemerintah. Gus Yahya akui, keputusan ini didasarai motif finansial untuk mendanai organisasi dan mengurus umat NU.
“NU ini butuh apapun yang halal, yang bisa jadi sumber revenue (pendapatan) untuk pembiayaan organisasi karena keadaan di bawah ini sudah sangat-sangat memerlukan interferensi sesegera mungkin,” kata Gus Yahya, Juni 2024 lalu
Ke depan hasil dari tambang akan digunakan untuk kepentingan pesantren yang di bawah naungan PBNU. Gus Yahya mencontohkan, pesantren NU di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Di sana, total jumlah santri mencapai 43 ribu. Namun karena infrastruktur terbatas, maka satu kamar seluas 3X3 meter dihuni sekitar 60 hingga 70 santri.
Dia menyatakan, bila menunggu campur tangan pemerintah secara langsung, Gus Yahya khawatir bantuan akan lama karena birokrasi yang rumit. “Pasti lama sekali karena harus memikirkan undang-undangnya gimana,” ujarnya.
