Bawaslu Minta Jajaran Awasi DPT Meski Sudah Ditetapkan

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty. (Foto: Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan jajarannya untuk tetap mengawasi daftar pemilih tetap (DPT) meskipun telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty persoalan daftar pemilih bersifat dinamis. Ia mengatakan, DPT bisa saja berubah dari yang memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat.

Hal itu diakibatkan adanya yang melakukan perpindahan atau orang yang berkaitan meninggal dunia.

Lolly menyampaikan, dari proses pengawasan coklit hingga DPT, hanya 327 orang yang datanya belum bisa dikatakan akurat. 327 data tersebut terdiri dari 253 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) namun tidak dicoret dalam DPT (tersebar di 9 provinsi), dan 74 pemilih memenuhi syarat (MS) namun belum masuk ke dalam DPT (tersebar di 5 provinsi).

“327 ini memang sedikit dibandingkan dua ratus tiga juta pemilih, tapi dia tetaplah suara. Dia tetap punya hak konstituen. Jadi kita akan menkroscek 327 ini mengalami perubahan atau tidak,” kata Lolly dalam keterangannya, dikutip Minggu (3/11/2024)

Namu, Lolly tetap mendorong jajarannya untuk secara intensif melihat data dan melakukan komunikasi dengan KPU dan kelurahan atau desa untuk memastikan adakah yang tadinya MS menjadi TMS atau sebaliknya.

Selain itu dia juga meminta jajarannya untuk aktif mempublikasikan perkembangan terbaru mengenai DPT.

“Sayang kalau hanya karena tidak mendapat informasi, hak pilih menjadi hilang. Maka sebagai pengawas pemilu, kita harus aktif, termasuk soal DPT. Kita bisa luput kalau ternyata belum tersampaikan, ingatkan KPU untuk melakukan publikasi secara massif. Kita pun melakukan secara massif, melakukan edukasi secara masif,” jelas Lolly.

Meski demikian, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat ini sangat mengapresiasi kinerja jajaran Bawaslu di daerah dalam melakukan pengawasan daftar pemilih. Salah satu alasannya dikatakan Lolly adalah karena semua saran perbaikan Bawaslu direspon positif oleh KPU.

Topik