Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara soal kabar partainya akan memberikan kartu tanda anggota (KTA) kepada Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka sebagai kader di acara HUT Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Sabtu (17/1/2025).
Meski begitu, Bahlil belum mau menjelaskan soal nasib putra sulung presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Dia meminta semua pihak untuk menunggu hingga acara HUT MKGR pada Sabtu (18/1/2025).
“Saya sampai dengan sekarang itu kan mungkin di MKGR besok malam saja nanti kita lihat,” ujar Bahlil kepada wartawan di DPP Golkar, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan Golkar selalu terbuka kepada semua pihak termasuk keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung menjadi kader.
“Apalagi kalau itu tokoh-tokoh bangsa seperti mantan Presiden Pak Jokowi atau Pak Gibran sebagai Wakil Presiden, jadi partai Golkar sangat terbuka untuk siapapun warga negara Indonesia yang ingin bergabung dengan partai Golkar,” ujar Adies kepada wartwan, di DPP Golkar, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Adies menyampaikan dalam HUT MKGR, selain ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga akan memberikan sambutan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto bakal memberikan sambutan testimoni lantaran berhalangan hadir dalam acara tersebut.
“Yang pastikan Pak Bahlil, Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Ketua Dewan Kehormatan ormas MKGR. Kemudian Pak Prabowo kan sambutan testimoni,” kata dia.
“Insya Allah kalau Pak Wakil Presiden hadir ya tentunya akan memberikan sambutan,” tambahnya.
Sebagai informasi, Jokowi dan Gibran memang sudah lama diisukan akan bergabung dengan Partai Golkar. Hal itu menguat usai Gibran dipecat sebagai kader oleh PDI Perjuangan (PDIP).
Sebelum pemecatan, nama Gibran juga santer dikabarkan akan bergabung dengan Golkar. Pasalnya partai berlambang pohon beringin itu secara resmi mengusung Gibran sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 kemarin.
Dengan keputusan tersebut, kursi Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar sempat digoyang oleh sejumlah kader senior. Saat itu, Airlangga dianggap mengkhianati keputusan Munas Partai Golkar yang sepakat mengusung Menko Perekonomian tersebut menjadi capres atau cawapres 2024.
