Atasi Stunting, Pemprov Sulsel dan UNICEF Siapkan RAD-PG

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Itu Juga Melibatkan Jenewa

INILAHSULSEL.COM, MAKASSAR – Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama UNICEF dan NGO Jenewa menyiapkan rencana peluncuran Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) untuk mengatasi stunting di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Andi Muhammad Arsjad, mengatakan pihaknya telah membahas persiapan peluncuran rencana aksi daerah pangan dan gizi (RAD-PG), termasuk komitmen pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan stunting di provinsi itu.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas apa yang ingin dilakukan oleh teman-teman kita dari UNICEF maupun dari Jenewa ini, karena kita tahu stunting ini menjadi isu kita bersama, termasuk pemerintah pusat, termasuk Pemerintah Daerah, menjadi program prioritas kita,” kata Arsjad seperti dilansir Antara, Selasa (19/12/2023).

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan pada 2022, prevalensi stunting di Sulsel mencapai 27,2 persen. Untuk menekan angka itu Pemprov Sulsel pun akan melakukan berbagai upaya.

“Bagaimana kita berpikir untuk menurunkan prevalensi stunting di Sulsel. Tentu membutuhkan upaya dan langkah-langkah kongkrit,” jelasnya.

Dirinya pun berharap, adanya terbangun kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi dalam rangka penurunan angka Stunting melalui pemenuhan pangan dan gizi bagi masyarakat.

Sememtara itu, Nutrition Officer UNICEF Indonesia, Nike Frans, mengatakan, peluncuran dua dokumen yakni rencana aksi daerah pangan dan gizi (RAD-PG), dan komitmen pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan stunting menjadi sangat penting.

“Dua dokumen ini sangat penting, yang akan dijadikan acuan oleh Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana aksi daerahnya, dan dalam mengimplementasikan komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan stunting,” katanya.

Dokumen itu, kata dia, hasil kerja dari berbagai OPD, organisasi pemerintah lintas sektor.

Exit mobile version