Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta terus melakukan berbagai langkah pencegahan dan mitigasi yang komprehensif untuk meningkatkan keselamatan warga dan menekan risiko kebakaran.
Plt Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan pihaknya mengoptimalkan adanya pos pemadam yang tersebar di seluruh wilayah. Dari 267 kelurahan di Jakarta, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta baru memiliki 172 pos pemadam, sehingga masih kurang 95 pos.
“Idealnya, setiap kelurahan memiliki pos pemadam kebakaran. Secara personel, kami juga masih sangat kurang, untuk itu kami berupaya membentuk relawan pemadam kebakaran di tingkat kelurahan untuk mencapai waktu tanggap yang optimal,” kata Satriadi, Rabu (22/1/2025).
Sebagai langkah antisipasi tambahan, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta telah memasang 42 hidran mandiri di daerah rawan kebakaran. Selain itu, alat pemadam api ringan (APAR) secara rutin diadakan dengan target minimal setiap RT memiliki dua unit APAR.
“Kami akan terus bekerja keras dalam hal ini. Namun, keberhasilan upaya ini memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Satriadi.
Ia mengatakan, bentuk sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di antaranya melalui balai warga di pos RW.
Petugas yang sosialisasi, kata Satriadi, melalui pengeras suara di tempat-tempat pemukiman padat penduduk, kerja sama dengan DKM masjid mengimbau pencegahan kebakaran, serta program penempelan stiker cegah kebakaran yang bekerja sama dengan lurah serta RW dan RT di seluruh wilayah DKI Jakarta.
“Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menangani potensi kebakaran di lingkungan masing-masing secara dini. Sepanjang tahun 2024 Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sebanyak 4.474 RW yang tersosialisasi di lima wilayah DKI Jakarta,” ucapnya.
Sementara itu, terkait pengawasan bangunan di DKI Jakarta, ia mengungkapkan, setiap tahun Dinas Gulkarmat mengeluarkan sertifikat keselamatan kebakaran bagi gedung-gedung yang memenuhi syarat.
“Ada beberapa gedung yang tidak memenuhi syarat, namun biasanya mereka sedang dalam proses perbaikan. Kami tidak langsung menutup atau mengeksekusi gedung tersebut, melainkan melakukan pembinaan terlebih dahulu,” kata dia.
