Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI), Roy Valiant Salomo menilai rencana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan insentif ke mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi membebani APBN.
“Jangan pakai uang (negara), karena APBN sedang berat. Mungkin insentif dalam bentuk lain, seperti memberi lebih banyak unit sekolah untuk dilayani,” ujar Roy kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Menurut Roy, kalau memang Dadan bersikukuh untuk memberi insentif, maka harus putar otak dengan tidak menggunakan APBN.
Sebaliknya, insentif bisa diberikan dalam bentuk lain, seperti memberi lebih banyak unit sekolah untuk dilayani.
“Unit sekolah yang ditambahkan dari pemasok yang tidak berkinerja baik dalam pelayanannya misalnya, cabut alokasi untuk pemasok yang makanannya basi, tidak enak atau menimbulkan masalah lain,” kata dia.
Insentif Mitra MBG
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan sedang mengkaji penerapan akreditasi untuk mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nantinya akreditasi ini digunakan untuk menetapkan besaran insentif atau bonus bagi SPPG.
Saat ini, kata dia, lembaganya masih melakukan kerja sama dengan Kantor Akreditasi Nasional untuk menyusun kriteria-kriteria mitra SPPG.
“Sehingga nanti SPPG itu akan mendapatkan evaluasi, apakah masuk dalam kategori unggul atau kategori baik sekali atau kategori baik, dan itu yang akan menentukan juga berapa insentif yang layak diterima,” ucap Dadan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).
Dia menjelaskan, untuk saat ini pembayaran insentif BGN kepada mitra SPPG masih dipukul rata. Dengan adanya akreditasi SPPG akan diberi insentif yang berbeda berdasarkan akreditasi yang didapat. Dadan menyebut penerapan sistem akreditasi ini akan dimulai pada bulan depan.
