Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, membantah kabar yang menyebut Muhammadiyah dan MUI mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Anwar menegaskan bahwa MUI dan Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis, termasuk dalam isu pemakzulan Gibran yang kini sedang bergulir di ruang publik.
“Perlu saya jelaskan bahwa MUI dan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis,” ujar Anwar dalam keterangan tertulisnya kepada inilah.com, Rabu (7/5/2025).
Menurut Buya Anwar, desakan untuk memakzulkan Gibran sudah masuk dalam wilayah politik praktis yang menjadi ranah partai politik dan politisi di Senayan, bukan organisasi keagamaan.
“Itu urusan partai politik dan para politisi yang ada di Senayan. Silakan saja mereka berbuat yang terbaik menurut mereka bagi perjalanan bangsa ini ke depannya,” ujarnya.
Ia menegaskan, fokus Muhammadiyah dan MUI adalah mengawal agar pemerintah—termasuk Presiden dan Wakil Presiden—bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat.
“Yang menjadi concern MUI dan Muhammadiyah adalah bagaimana pemerintah, terutama presiden dan wakil presiden, bisa berbuat baik dan terbaik bagi bangsa dan negara ini, sehingga rakyat bisa hidup aman, tenteram, damai, sejahtera, dan bahagia dalam suasana yang berkeadilan,” lanjutnya.
Sebelumnya, isu pemakzulan Gibran mencuat setelah Forum Purnawirawan TNI-Polri mengajukan delapan tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poinnya adalah permintaan kepada MPR untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Forum tersebut beranggotakan ratusan purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal, dan kolonel, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto.
Selain mendesak pemakzulan, forum ini juga mengusulkan agar Presiden Prabowo menghentikan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti PIK 2 dan Rempang, serta menertibkan pengelolaan pertambangan, mengembalikan Polri ke bawah Kemendagri, hingga menghentikan masuknya TKA asal China yang dianggap tak sesuai konstitusi.
