Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah pemerintah telah menghentikan anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, pemblokiran anggaran yang dimaksud Menteri Pekerja Umum (PU) Dody Hanggodo diartikan pemerintah hanya belum membuka transfer anggaran.
“Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan? Anggarannya belum dibuka,” kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).
“Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di kementerian PU, ada di OIKN,” ucapnya menambahkan.
Dia menjelaskan komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan IKN tidak bisa dianggap bercanda. Sebab, Presiden RI Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan kepala badan serta para menteri terkait mengenai percepatan pembangunan ibu kota baru tersebut.
“Yang jelas komitmen dari bapak presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh menko infrastruktur kan. Bahwa selama 5 tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” ujarnya.
Hasan menyatakan pemerintah telah menganggarkan pembangunan IKN tahap II sebanyak Rp48,8 triliun.Target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. “Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo mengaku belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025, karena seluruh anggaran di Kementerian PU masih diblokir.
Hal tersebut berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 202, Kementerian PU mengalami pemangkasan sebesar Rp81 triliun yang hanya menyisakan Rp29 triliun.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Anggaran kita diblokir semua,” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Dody berkelakar bahwa progres anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum digunakan untuk membeli makan siang. “Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya,” katanya.
Dia menegaskan, Kementerian Pekerjaan Umum masih fokus dalam program yang lebih mendesak dalam waktu dekat. “Ya nanti itu tunggu, satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling depan mata ini apa? Lebaran, kita sukseskan Lebaran dulu, setelah itu baru apa,” ucapnya.
