Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto mengatakan, perintah Presiden Jokowi kepada Kementerian ESDM segerakan ‘suntik mati’ PLTU batu bara, mencerminkan sikap pemerintah tak mau didikte asing.
Namun demikian, kata Mulyani, keinginan presiden tak bisa serta merta dilaksanakan. Karena cukup berisiko terhadap anggaran atau kenaikan tarif listrik.
“Perintah tersebut dapat merugikan negara, karena aset PLTU ini masih bernilai secara ekonomis, masih dapat memproduksi listrik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Mulyanto dalam keterangan yang diterima inilah.com di Jakarta, Kamis (26/10/2023).
Oleh karena itu, ia meminta agar Pemerintah jangan terburu-buru menyuntik mati PLTU, apalagi dengan mengunakan dana APBN di saat keuangan negara sedang kembang-kempis. “Sementara hingga saat ini bantuan dari negara-negara donor belum terealisasi. Karena mereka sedang sibuk dengan urusannya masing-masing,” imbuh dia.
“Menyuntik mati PLTU berarti mematikan aset produktif pembangkit listrik, sehingga harus ada biaya kompensasinya. Ini kan langkah yang kontraproduktif,” sambungnya.
Ia berharap agar negara donor yang sudah berjanji akan memberikan hibah atau dana murah, untuk program ini melalui skema JETP (Just Energy Transition Partnership) menepati komitmennya. Tapi nyatanya, lanjut Mulyanto, tidak terlihat.
“(Saya) menolak bila program transisi energi ini harus ditanggung APBN. Sebab yang berkepentingan terhadap program ini bukan hanya Indonesia, karena itu biaya transisi energi ini semestinya ditanggung bersama,” ujarnya.
“Masa kita harus merogoh kocek sendiri dari APBN untuk program yang bersifat global seperti ini?,” sambungnya
Ia khawatir jika pendekatan seperti ini terus berlanjut, maka akan menyebabkan jebolnya APBN dan pembiayaan pada sektor lain berpotensi terbengkalai. “Ujung-ujungnya tarif listrik naik dan masyarakat lagi yang dirugikan,” tutup Mulyanto.
