Panama telah mengadu kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas ancaman mengkhawatirkan dari Presiden AS Donald Trump untuk merebut Terusan Panama. Pemerintahan Panama telah meluncurkan audit terhadap operator dua pelabuhan yang terkait dengan Hong Kong di jalur perairan antarsamudra itu.
Dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pemerintah di Kota Panama merujuk pada sebuah pasal Piagam PBB yang melarang anggota mana pun dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain.
Surat yang salinannya juga dibagikan kepada wartawan Selasa (21/1/2025) itu mendesak Guterres untuk merujuk masalah tersebut ke Dewan Keamanan PBB, tanpa meminta diadakannya pertemuan.
Trump, dalam pidato pelantikannya Senin (20/1/2025), mengulangi keluhannya bahwa Tiongkok secara efektif mengoperasikan Terusan Panama melalui kehadirannya yang semakin meningkat di sekitar jalur air yang diserahkan Amerika Serikat pada akhir 1999. “Kami tidak memberikannya ke China, kami memberikannya ke Panama. Dan kami akan mengambilnya kembali,” kata Trump.
Kantor pengawas keuangan Panama yang mengawasi badan-badan publik kemudian mengumumkan audit menyeluruh akan diluncurkan yang bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya publik efisien dan transparan di Perusahaan Pelabuhan Panama.
Perusahaan tersebut, bagian dari Hutchison Ports, anak perusahaan konglomerat CK Hutchison Holdings yang berpusat di Hong Kong, mengoperasikan pelabuhan Balboa dan Cristobal di kedua ujung terusan.
Kantor pengawas keuangan mengatakan tujuannya adalah untuk menentukan apakah perusahaan mematuhi perjanjian konsesinya, termasuk pelaporan yang memadai mengenai pendapatan, pembayaran, dan kontribusi kepada negara.
Hutchison Ports PPC mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya telah mempertahankan dan akan terus mempertahankan hubungan yang transparan dan kolaboratif dengan otoritas Panama. “Kami tetap teguh dalam komitmen kami untuk mematuhi semua hukum dan peraturan, serta sepenuhnya menjalankan tanggung jawab kontraktual kami,” kata firma itu.
“Hasil keuangan kami, yang diaudit oleh auditor eksternal independen, telah dibagikan setiap tahun kepada mitra kami, Negara Panama, untuk memastikan kepercayaan dan kejelasan dalam manajemen kami.”
Presiden Panama Jose Raul Mulino membantah adanya negara lain yang ikut campur di terusan itu, yang menurutnya dioperasikan berdasarkan prinsip netralitas. “Terusan itu adalah dan akan tetap menjadi milik Panama,” kata Mulino menanggapi ancaman Trump.
Partai Republik AS telah meningkatkan tekanan selama berminggu-minggu atas terusan itu, yang dilalui 40 persen lalu lintas peti kemas AS. Trump menolak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk merebutnya kembali.
Perjanjian konsesi Perusahaan Pelabuhan Panama diperpanjang 25 tahun pada 2021. Amerika Serikat merupakan pengguna utama terusan itu, diikuti China. Sejak 2000, jalur perairan ini telah menyumbang lebih dari US$30 miliar ke kas negara Panama, termasuk hampir US$2,5 miliar pada tahun fiskal lalu.
