Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Wijaya Kusumawardhana, dalam sebuah diskusi yang digelar Selular Business Forum (SBF) menyoroti pentingnya Artificial Intelligence (AI) dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia.
Ia menekankan bahwa teknologi AI telah berkembang pesat dan semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam sektor-sektor penting seperti kesehatan, pertanian, dan keuangan.
“Pemanfaatan AI tidak lagi sekadar tren, tetapi telah menjadi kebutuhan di berbagai sektor. Di Indonesia, sektor pertanian sudah mulai menggunakan drone dan sensor berbasis AI untuk memantau kesuburan lahan dan meningkatkan produktivitas,” ujarnya dalam acara yang digelar di Jakarta, Senin (9/9/2024).
Potensi Ekonomi Digital Global dan ASEAN
Wijaya juga mengutip proyeksi pertumbuhan nilai pasar transformasi digital global yang diperkirakan akan melonjak dari USD 1,91 triliun pada 2022 menjadi USD 8,92 triliun pada 2030, menurut laporan Fortune Business Insights (2023).
Di ASEAN, termasuk Indonesia, AI diharapkan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi digital, dengan proyeksi mencapai nilai transaksi hingga USD 366 miliar pada 2030.
“Jelas nanti penyumbang terbesar di sektor transaksi keuangan itu pasti yang juga relevan dengan pertumbuhan ekonom digital dan memang ke dua ada di sektor kesehatan dan edutech,” Jelas Wijaya.
“Dengan nilai pasar global sebesar USD 13 triliun, adopsi AI di berbagai sektor ekonomi seperti layanan pelanggan, keamanan siber, dan pemasaran, menunjukkan betapa pentingnya teknologi ini dalam memperkuat daya saing bisnis di pasar global,” sambungnya.
Adopsi AI di Indonesia
Menurut Mekari (2023), sebanyak 62% perusahaan di Indonesia telah memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi operasional, terutama dalam sektor pelayanan publik dan industri kreatif. Kusumawardhana juga menyebutkan adanya potensi besar dalam penerapan AI di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tengah mengkaji penggunaan AI bersama UNESCO untuk mengoptimalkan pembelajaran di sekolah-sekolah,” tambahnya. Selain itu, Kementerian Kesehatan telah menyusun peraturan terkait penggunaan AI untuk mendukung rencana strategis sektor kesehatan, termasuk dalam pengelolaan data medis.
Tantangan dan Tata Kelola AI
Meskipun adopsi AI terus berkembang, Kusumawardhana menyoroti tantangan besar terkait kualitas data, privasi, dan biaya implementasi teknologi ini.
“Kualitas data adalah tantangan utama, terutama karena banyaknya volume data yang perlu diproses. Kita perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan data dan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang ahli di bidang AI,” katanya.
Untuk menjawab tantangan ini, Indonesia menerapkan pendekatan tata kelola AI yang bersifat horizontal dan vertikal. Pada level horizontal, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Pendekatan vertikal dilakukan melalui penyusunan kebijakan sektoral di bidang keuangan, kesehatan, dan pendidikan.
“Kami ingin memastikan bahwa AI yang diadopsi di Indonesia tidak hanya mempercepat transformasi digital, tetapi juga aman dan bertanggung jawab,” pungkas Wijaya.
