Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Padmanegara berharap, para capres maupun cawapres jangan memberikan janji-janji surga. Termasuk janji bahan bakar minyak (BBM) dan pupuk gratis bila terpilih. Karena sulit diterima akal sehat.
Pernyataan itu merespons netizen yang mengungkit janji masa lalu seorang calon wakil presiden (cawapres) yang ingin menggratiskan BBM dan pupuk. Saat ini, anggaran sudah berdarah-darah lantaran bengkaknya alokasi untuk subsidi BBM dan pupuk.
Bisa dibayangkan berapa besar anggaran yang harus disiapkan pemerintah untuk menyediakan BBM dan pupuk gratis. Jadi ya itu tadi, tidak masuk akal. “Secara etik memang tidak boleh berkampanye yang kontennya hanya janji surga. Harus berpijak ke bumi melihat dengan detil APBN yang saat ini saja sudah berdarah-darah. Perlu inovasi dari para calon pemimpin kita untuk menemukan sumber pembiayaan baru,” kata Bhima, Jakarta, Selasa (4/9/2023).
Saat ini, kata Bhima, tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia khususnya kawula muda, sudah meningkat pesat. Sehingga, masyarakat semakin mudah menilai, apakah janji capres atau cawapres masuk akal atau sebaliknya.
Harus diakui, para menteri di era Jokowi ini, didominasi kader pratai. Nyatanya, keberpihakan kepada rakyat boleh dibilang nol besar. Bahkan kebijakan subsidi pupuk mengalami penurunan yang cukup signifikan.
“Subsidi pupuk digratiskan maka utang juga naik pajaknya juga naik, harus dirinci. Kecuali bilang, kalau subsidi pupuk gratis dsn harga bahan bakar turun, pajak orang kaya dinaikkan,” kata Bhima.
Bhima menyebut, janji-janji ekonomi yang dikampanyekan baik oleh capres maupun cawapres, masih sekedar template alias meneruskan cara-cara pendahulunya. “Ini tidak akan pernah berubah dari pemilihan umum sebelumnya. Sebaiknya para calon presiden bisa menunjukkan kepahamanan solusi sisi pembiayaan kepada masyarakat ketika berkampanye,” pungkasnya.