Sejumlah organisasi buruh dan ojek online (ojol) siap menyerahkan rekomendasi sektor ekonomi dan ketenagakerjaan kepada pemerintahan Prabowo Subianto yang dilantik pada 20 Oktober 2024.
Pada 14-15 Oktober, sedikitnya 6 konfederasi, 62 federasi serikat buruh dan 3 organisasi ojol menggelar Temu Nasional Serikat Buruh/Serikat Pekerja untuk Advokasi Kebijakan di Jakarta.
“Terdata acara ini dihadiri oleh 6 Konfederasi dan 62 Federasi Serikat Buruh serta 3 Organiasi Ojol. Pertemuan ini bukan untuk dukung mendukung tetapi semata-mata merumuskan rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan karena 10 tahun terakhir kaum buruh benar-benar terpuruk”, ujar Rudi HB Damai dari Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI, Jakarta, Rabu (16/10/2024).
Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), M Jumhur Hidayat, seluruh masukan dari kaum buruh akan dikompilasi menjadi rekomendasi kebijakan yang dinamai ‘Resolusi Melawai’.
“Setelah mendengarkan masukan kaum buruh, diharap para peserta bisa berdialog langsung dengan tim dari dewan pakar presiden terpilih dengan sebebas-bebasnya, termasuk menyampaikan kegetiran dalam 10 tahun terakhir,” kata Jumhur
Resolusi Melawai kata Jumhur, menyampaikan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hanya bisa terwujud dengan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan dampak di sektor ketenagakerjaan. Perlu ditopang gerakan industrialisasi dan reforma agraria yang masif.
“Hancurnya industri dalam negeri karena membanjirnya produk asing, baik legal maupun ilegal. Untuk itu, pemerintah perlu mengevaluasi dan menertibkan semua aturan impor. Termasuk impor kendaraan listrik yang memberikan subsidi kepada orang-orang kaya,” kata dia.
Dalam Resolusi Melawai, lanjut Jumhur, maraknya peredaran produk impor ilegal di Indonesia, memicu kehancuran industri dalam negeri. Penting bagi pemerintahan Prabowo untuk memberikan tindakan tegas kepada pejabat yang terlibat. Baik itu di pelabuhan impor yang resmi dan pelabuhan “tikus”.
Di sisi lain, Mirah Sumirat mendesak pemerintah segera mencabut sumber masalah ketenagakerjaan, yakni UU Omnibuslaw Cipta Kerja serta aturan turunannya.
“segera terbitkan aturan baru (UU) tentang sistem pengupahan nasional, melaksanakan sistem jaminan sosial semesta sepanjang hayat (Universal Social Security), dan menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat, serta dialog sosial bersama buruh dan pengusaha,” terangnya.
