Hari ini, tepat 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan, Kinerja para menteri pilihan Prabowo, khususnya sektor ekonomi, dinilai paling jeblok. Waduh.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal memasuki 100 hari kerja. Direktur Political and Puiblic Policy Studies (P3S) Jerry Massie melihat menteri yang ratingnya kurang memuaskan mayoritas di tim ekonomi.
“Tim ekonomi Prabowo seakan tak memiliki strategi besar atau punya grand strategy dan grand design untuk mencari solution and the way out, agar ekonomi bisa tumbuh 8 persen. Sesuai target Presiden Prabowo Subianto,” kata Direktur Political and Puiblic Policy Studies (P3S), Jerry Massie, Jakarta, dikutip Senin (20/1/2025).
Suka atau tidk, kata Jerry, perekonomian Indonesia sangat tertinggal dari Vietnam yang mampu tumbuh hingga 7,09 persen. Atau Filipina yang perekonomiannnya menggeliat ke level 6,3 persen pada 2024. Sedangkan perekonomian Indonesia pada 2024 diprediksikan mentok di angka 5,05 persen. “Bahkan, sejumlah ekonom menperkirakan pertumbuhan ekonomi kita pada 2024, hana 5 persen. demikian pula proyeksi tahun ini kurang lebih masih 5 persenan,” tutur Jerry.
Bukan itu saja, Jerry mencermati perkembangan nilai tukar atau kurs rupiah terhadap dolar AS, semakin nyungsep. Perkembangan ini jelas akan membebani upaya pemerintahan Prabowo mendorong perekonomian tinggi demi terciptanya kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.
“Dalam hal ini, Presiden Prabowo harus obyektif dalam menilai kinerja para menterinya. Saya kira, perlu ada menteri yang diganti atau reshuffle. Mereka yang kinerja tak sesuai harapan presiden dan hanya bikin gaduh, layak diganti,” tandas Jerry.
Sayangnya, Jerry tak menyebut nama-nama menteri yang layak masuk daftar reshuffle karena jebloknya kinerja. Hanya saja dikatakan bahwa reshuffle berbasiskan kinerja perlu dikedepankan. Untuk mendorong kinerja para menteri lain.
Jika tolok ukurnya pertumbuhan ekonomi yang rendah, maka menteri sektor ekonomi yang harus bertanggung jawab cukup banyak. Mulai menko perekonomian, Menteri keuangan hingga menteri investasi atau perindustrian. Karena, pertumbuhan bergantung banyak hal mulai daya beli, UMKM, BUMN, investasi hingga industri. Bahkan bisa melebar ke sektor hukum dan politik. Karena, investasi akan tumbuh jika para investor melihat adanya kepastian hukum dan stabilitas politik di Indonesia.
